Rabu, 21 Mei 2014
VISI MISI POLITIK HIJAU
Kunci optimalisasi pengelolaan
sumberdaya air adalah komitmen politik pemimpin, baik di eksekutif dan
legislatif. Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan pada
tahun ini bersamaan dengan tahapan Pemilu 2014. Masa kampanye seperti sekarang
adalah momentum yang tepat untuk menakar komitmen parpol dan caleg dalam
memperjuangkan konservasi sumberdaya air di wilayahnya. Beberapa indokator
dapat menuntun kita menilainya.
Pertama, visi dan misi. Komitmen
politik akan hadir jika parpol dan calon pemimpin memiliki visi-misi hijau.
Visi hijau merupakan pondasi yang secara eksplisit menyatakan
kepedulian lingkungan dan berisi mimpi terkait masa depan lingkungan. Misi
hijau menjadi jabaran praktis mengenai gambaran langkah apa yang akan dilakukan
untuk membuktikan bahwa visinya realistis bukan janji kosong.
Kedua, rekam jejak. Rekam jejak
kepedulian lingkungan penting untuk meyakinkan penilaian bahwa janji yang
selama ini didengungkan tidak menjadi isapan jempol semata. Jejak kepedulian
dapat direkam pada masa lalu dan masa sekarang calon pemimpin. Misalnya dalam
kampanye sekarang sudahkah dilakukan dengan ramah lingkungan. Jika kurang
peduli terhadap sampah, merusak pohon, atau lainnya, maka susah diharapkan
komitmen mendatangnya.
Ketiga, inovasi program kerja.
Konservasi air butuh terobosan inovatif agar lebih efektif. Selama ini upaya
terkesan mandul karena komitmen lemah dan minim terobosan teknis. Program yang
ditawarkan dapat menjadi acuan penilaian. Program yang normatif dan hanya
pengulangan sekarang dipastikan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Inovasi
menggerakkan partisipasi lintas pihak juga penting dicari. Konservasi tidak
akan optimal tanpa partisipasi.
Politik hijau yang berpihak pada
konservasi dan alokasi air juga mendesak direalisasikan. Pemimpin sekarang
masih berkesempatan menorehkan tinta sejarah sebagai bukti komitmen peduli
lingkungannya. Legislatif mesti mendukung penganggaran program—program pro
lingkungan, menginisiasi regulasi pengelolaan lingkungan, dan mengawasi program
hijau pemerintah agar tepat sasaran. Eksekutif juga harus menyiapkan
program-program berwawasan lingkungan atau paling tidak minim menimbulkan
kerusakan.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar